Sistem Ekonomi Komando

Sistem ekonomi komando adalah Sistem ekonomi dimana peran pemerintah sangat dominan dan berpengaruh dalam mengendalikan perekonomian. Pada sistem ekonomi komando (sistem ekonomi terpusat) peran pihak swasta atau masyarakat sangat kecil. Pemerintah mengambil alih dalam kebijakan-kebijakan ekonomi seperti jenis barang yang akan di produksi, cara atau metode barang di produksi serta kepada siapa produk tersebut akan di pasarkan. Hampir seluruh kegiatan ekonomi di kendalikan pemerintah dan di selenggarakan oleh pemerintah pusat.

System ekonomi komando ini memiliki beberapa ciri-ciri seperti :

1.      Semua alat dan sumber daya produksi dimiliki dan dikuasai oleh Negara sehingga hak milik perorangan hampir tidak ada (tidak diakui).

2.       Pekerjaan yang tersedia dan siapa yang akan bekerja di tentukan oleh pemerintah. Rakyat tidak memiliki kebebasan untuk memilih pekerjaan.

3. Kebijakan perekonomian di atur oleh pemerintah. Pemerintah membuat rencana pembangunan nasionalnya. Segala keputusan dalam perekonomian berada di tangan pemerintah. Perencanaan, keorganisasian, dan pengawasan seluruhnya dilaksanakan oleh pemerintah.

Kebaikan sistem ekonomi terpusat

1.       Pemerintah lebih mudah dalam mengadakan pengawasan dan pengendalian seperti dalam mengendalikan laju inflasi serta menekan angka pengangguran dan arus perputaran modal.

2.       Pemerintah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap seluruh kegiatan ekonomi.

3.       Kemakmuran masyarakat merata karena distribusi pendapatan dapat relative lebih mudah.

4.       Perencanaan pembangunan lebih cepat direalisasikan.

5.       Pemerintah dapat menentukan jenis barang yang akan di produksi sesuai dengan perencanaan sehingga pasar barang dalam negri dapat berjalan lebih lancar.

6.       Jarang terjadi krisis ekonomi karena kebijakan di atur sepenuhnya oleh pemerintah.

Keburukan sistem ekonomi terpusat

1.       Adanya pemasungan daya kreasi masyarakat sehingga hampir semua inisiatif, inovasi diprakarsai oleh pemerintah.

2.       Adanya pasar gelap yang diakibatkan adanya pembatasan yang terlalu ketat oleh pemerintah.

3.       Anggota masyarakat tidak dijamin untuk memilih dan menentukan jenis pekerjaan serta memilih barang konsumsi yang dikehendaki.

4.       Pemerintah bersifat paternalistis, artinya apa yang telah diatur/ditetapkan oleh pemerintah adalah benar dan harus dipatuhi.

5.       Masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam memiliki sumber daya.